POTRETDEPOK.COM, Depok– Walikota Depok, Mohammad Idris menghentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) terhitung tanggal 19 hingga 29 November 2021.

Hal itu tertuang melalui, Surat Edaran bernomor 8.02/648/SATGAS/2021 tentang penghentian sementara secara terbatas pada penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT).

“Memperhatikan Peraturan Walikota Depok nomor 66 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan PTMT dimasa pandemi Covid-19 dengan memperhatikan peningkatan jumlah kasus Covid-19 pada cluster PTMT di beberapa wilayah,” kata Idris dalam surat edarannya, Kamis (18/11/2021)

Idris menjelaskan, berkaitan dengan adanya peningkatan kasus Covid-19 pada cluster PTMT, perlu dilakukan penghentian sementara dan pengecekan prokes kembali kepada setiap satuan pendidikan.

Berdasarkan surat tersebut, setiap satuan pendidikan di Kecamatan Pancoranmas dapat memberlakukan kembali Belajar Dari Rumah (BDR) atau daring.

“Melaksanakan proses BDR atau daring bagi yang belum melakukan vaksinasi pada seluruh satuan pendikan di seluruh satuan pendidikan diluar Pancoranmas,” tegas Idris.

Karena itu, Idris meminta, agar Dinas Pendidikan Kota Depok dan seluruh satuan pendidikan melakukan konsolidasi dan pengawasan sebagai implementasi surat edaran tersebut.

Sebelumnya Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta, pada Senin (30/11) siang. Kemudian pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Dirilis Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta, Selasa (1/12), Gubernur Anies pada Rabu (25/11) lalu juga telah melakukan tes usap PCR rutin, dan saat itu hasilnya juga negatif.

Kemudian pada hari Minggu (29/11) usai Wakil Gubernur (Wagub) Ariza dinyatakan positif Covid-19, Gubernur Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif. Memang beberapa hari sebelumnya, Anies intens bertemu dengan Wagub Ariza untuk rapat berdua.

Saat ini kondisi Gubernur Anies Baswedan dalam keadaan baik dan tanpa gejala. Menurutnya setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter dirinya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis.

“Saat ini seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR. Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya, Selasa (1/12) pagi.

Dia juga berharap, agar semua orang yang pernah berinteraksi selama beberapa hari terakhir, untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan seperti isolasi mandiri atau tes usap PCR.

“Bagi siapapun yang pernah bertemu saya dalam beberapa hari terakhir, bisa kontak ke puskesmas terdekat untuk menjalani swab test. Tentu tim tracing dari Dinkes juga akan mendata dan menghubungi kontak erat saya. Seluruh prosedur terkait akan dijalankan,” tambahnya.

Meski dinyatakan positif dan tanpa gejala, Gubernur Anies akan tetap memimpin rapat-rapat yang telah dijadwalkan. Dan akan dilakukan secara virtual.

“Saya akan tetap bekerja memimpin rapat-rapat secara virtual. Sejak Maret lalu kita sudah terbiasa bekerja secara virtual, dan Insya Allah tidak akan ada proses pengambilan kebijakan yang terganggu,” tambah dia.

Selain itu, lanjut Gubernur Anies, sesuai protokol, unit kantor Gubernur akan ditutup. Seperti juga unit kantor Wakil Gubernur di Blok B sudah ditutup. Gedung utama Balai Kota, yang lokasinya berbeda dengan kantor gubernur dan wakil gubernur akan tetap akan beroperasi dengan protokol kesehatan ketat.

Untuk itu Gubernur Anies juga meminta agar masyarakat bisa semakin patuh terhadap 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan.

“Mohon doanya agar bisa segera kembali sembuh dan Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan merahmati kota Jakarta,” pungkasnya. *Fy/Foto: Ist/Dok.

Potretdepok.com, Sukmajaya-Mencegah berkembang nya virus Covid19, sekaligus merayakan hut Korpri, ketua gugus tugas pencegahan Covid19 Kelurahan Baktijaya, Andi Pangeran Sitompul, membagikan masker kepada pengguna jalan, dan pengendara motor, di depan kantor kelurahan Baktijaya.

Menurut Andi, kegiatan ini hanya inisiatif nya sendiri. Masker tersebut pemberian istrinya, agar dibagikan kepada warga yang lewat didepan Kelurahan Baktijaya.

“Jadi ini hanya inisiatif saya saja pak, tadi pagi istri saya beli masker dua kardus, yang 1 dikasih saya untuk dibagikan kepada warga yang lewat didepan Kelurahan Baktijaya,”ucap Andi kepada Potretdepok, Senin(30/11/2020)

“dan juga saat ini masih suasana hut Korpri, yah apa salahnya saya berbagi masker, sekalian juga mencegah virus Covid19 berkembang,” pungkas Andi

Para pejabat yang tampak hadir mendampingi Sekda Hardiono, diantaranya adalah Kepala Inspektorat Kota Depok Firmanudin, perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, serta Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah (Setda) Kota Depok Muchsin Mawardi.

Pada acara webinar KASN hari itu dihadirkan beberapa narasumber pejabat tinggi negara, antara lain Kepala KASN Agus Pramusinto, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Senator Komisi I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Razi, dan Dekan Fakultas Administrasi Universitas Indonesia (UI) Eko Prasojo.

Beberapa hal yang dibahas dalam webinar diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk netral atau tidak berpihak kepada pasangan calon (paslon) siapapun yang maju pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2020 mendatang.

“KASN akan melaksanakan fungsi kontrol dan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Kepala Daerah untuk menindak lanjutinya sehingga peran KASN akan semakin berkualitas,” ujar Kepala KASN Prof Agus Pramusinto.

Menurutnya daerah harus menjalankan manajemen ASN dengan akuntabel, seperti Merit System yaitu berdasarkan kualitas, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.

Disamping itu, sambungnya, juga melaksanakan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan profesional sesuai ketentuan yang berlaku. “Hal ini dikarenakan ASN sebagai “The guardian of merit system,” ujar Agus.  

Sedangkan Kepala KSP Moeldoko mengemukakan pengalamannya, bahwa dirinya selama berkarier di TNI telah membangun merit system. “Sehingga TNI maju seperti sekarang ini,” ucapnya.

Sementara itu, Senator Komisi I DPD RI Razi disatu sisi mengusulkan agar kedepan ada revisi di dalam Undang-Undang (UU) ASN agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak lagi dipegang oleh kepala daerah. “Karena berdampak politisasi dalam birokrasi,” tukasnya.

Razi juga menyampaikan harapannya, supaya PPK nantinya merupakan kewenangan dari ASN tertinggi, yaitu sekretaris daerah atau sekda.

Terakhir Agus Pramusinto mengatakan, bahwa acara webinar ini sekaligus dirangkaikan dengan acara deklarasi pencanangan Website Jaga ASN.

Diungkapkan oleh Agus, melalui Website Jaga ASN ini masyarakat dapat melaporkan ketidaknetralan ASN dalam pemilukada melalui sarana atau fitur yang sudah disediakan pada situs online tersebut.

“Semoga website ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga pemilukada semakin baik dalam berdemokrasi,” pungkas Agus. (Fy/Foto: Ist.)

Program penyediaan layanan internet yang bertujuan menunjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kota Depok Sidik Mulyono, kepada awak media di Depok, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Menurut Sidik, misi yang diemban dalam program layanan internet wifi gratis untuk PJJ adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.

“Dalam misi itu yang terkait dengan Diskominfo adalah layanan e-goverment terintegrasi dan layanan infrastruktur teknologi informatika,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskannya, bahwa dampak pandemi Covid-19 juga sangat terasa di bidang pendidikan, yang berakibat seluruh sekolah memberlakukan PJJ untuk para anak didiknya.

“Hal ini dirasa cukup memberatkan bagi sebagian masyarakat, karena harus membeli kuota internet,” ucap Sidik Mulyono, yang juga menjabat Koordinator Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Kota Depok.

Disampaikan oleh Sidik, bahwa dalam menjawab permasalahan warga tersebut pihak sempat membahasnya dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok bersama Wali Kota Depok.

“Diskominfo selaku koordinator Bidang Informasi dan Sosialisasi GTPPC, ditugaskan Wali Kota Depok berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial agar menyiapkan hal teknis dan administrasi terkait rencana pemasangan wifi untuk PJJ,” ungkapnya.

Hasilnya, lanjut Sidik, disampaikan kepada Wali Kota Depok melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menjadi bahan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2020.

“Selanjutnya, usulan tersebut diproses dalam mekanisme pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kota Depok, guna memastikan kebijakannya sudah sesuai dengan kebijakan RPJMD 2016-2021 serta ketersediaan anggaran,” tambahnya.

Kadiskominfo Kota Depok itu juga menyampaikan, bahwa saat ini progres pemasangan wifi berbasis RW sudah berjalan sekitar 60 persen. Namun pelaksanaan pengoperasiannya harus menunggu pengesahan APBD-P Tahun 2020 oleh DPRD setelah diperiksa Gubernur Jawa Barat.

“Kami sudah melakukan pendataan pemasangan wifi di masing-masing RW sudah sejak akhir September 2020 melalui link google form. Namun pemasangan dan aktivasi WiFi baru dapat dilaksanakan setelah pengesahan APBD-P tahun 2020,” pungkasnya. (Fy/Foto: Ist)

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly pada acara diskusi ‘Interaktif Kebijakan Pemerintah Memajukan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Perseroan Perorangan’ yang diselenggarakan di Hotel Best Western Panbil, Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (10/11).

Pada kesempatan itu Menkumham Yasonna juga menyampaikan bahwa pemerintah memberikan berbagai kemudahan dalam berusaha melalui berbagai pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja termasuk mengenai perseroan perorangan.

Kemudahan berusaha di Indonesia menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginstruksikan agar Indonesia menjadi negara yang menarik bagi para investor sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang tumbuh sekitar 2 juta setiap tahunnya.

Selain itu, Presiden juga meminta agar Indonesia dapat masuk pada peringkat lower forties untuk kemudahan berusaha yang penilaiannya didasarkan pada 10 indikator yang ditetapkan oleh bank dunia (world bank).

Pemerintah telah melakukan sejumlah upaya menyederhanakan regulasi dan perijinan untuk memperbaiki indikator Starting a Business dimana Indonesia saat ini berada pada peringkat 140 dari 190 negara.

Konsep perseroan perorangan yang diharapkan dapat membantu pekerja yang dirumahkan karena pandemi Covid-19 ini memiliki beragam keunggulan, antara lain tanggung jawab pelaku usaha dibatasi melalui pemisahan harta pribadi dan perseroan, dan pendiriannya tidak memerlukan akta notaris tetapi cukup mengisi form pernyataan secara elektronik.

Kemudian status badan hukum diperoleh setelah mendaftarkan pernyataan pendirian secara elektronik dan menerima tanda bukti pendaftaran.

Selanjutnya akan disediakan laporan keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk memantau perkembangan usaha sekaligus dapat digunakan oleh kalangan perbankan untuk menilai business sustainability.

Terakhir sistem yang diterapkan adalah one-tier, dimana pemegang saham juga merangkap sebagai pengurus perseroan sehingga dapat mengambil keputusan secara mandiri.

Keseluruhan proses nantinya akan diselenggarakan secara elektronik dan diakses melalui sistem AHU Online.

Pada kesempatan yang sama, Pjs Walikota Batam Syamsul Bahrum menyampaikan, bahwa pada prinsipnya daerah mendukung kebijakan pusat yang menyederhanakan perijinan, bahkan Syamsul menyarankan agar istilah perijinan diubah menjadi pendaftaran.

Selain Pjs Walikota Batam, diskusi hari itu juga dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri dan beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Kepri dan Kota Batam. (Fy/Foto: Ist.)

Oleh sebab itu, salah satu cara keluar dari jebakan tersebut yakni dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, saat menggelar Sosialisasi atau Konsultasi Publik Atas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang digelar di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/11).

“Kita melihat bahwa kenyataannya memang para pengusaha agak kesulitan untuk berusaha di daerah, regulasinya panjang bertumpuk, oleh karena itu dengan adanya Omnibus Law ini disusun lagi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan memotong semua birokrasi yang bertele-tele dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.

Kemendagri bertugas menyusun Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka dari itu Mendagri Tito berharap, RPP ini dapat menjadi platform atau fondasi bagi gubernur, pimpinan asosiasi, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota ke depannya.

Dirinya mengungkapkan, bahwa demografi yang besar merupakan modal penting untuk pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, salah satu syarat majunya ekonomi untuk menjadi negara besar itu adalah angkatan kerja.

“Kalau angkatan kerjanya kecil ya mohon maaf mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan produksi yang masif. Ekonomi identik dengan kemampuan produksi, angkatan kerja sebagai mesin produksi, sumber daya alam melimpah sebagai bahan untuk produksi, luas wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi. Indonesia memiliki sumber daya itu,” terangnya.  

Untuk itulah, Tito kembali menegaskan apa yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo(Jokowi) beberapa waktu lalu berkaitan dengan 3 hal utama.

Pertama, lanjut Tito, membangun sumber daya manusia yang produktif, unggul, terdidik, dan sehat. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ketiga, pencabutan atau pengurangan regulasi negara atau deregulasi.

“Regulasi di tingkat pusat, peraturan pemerintah dan di tingkat daerah itu banyak sekali yang overlapping dan banyak sekali yang berbeda-beda, sehingga membuat kesulitan. Ada sekian ribu peraturan kepala daerah, peraturan daerah, maka timbul lah ide menyederhanakan dalam rangka membuka dan menciptakan lapangan kerja dengan prinsip menggabungkan Undang-Undang atau Omnibus Law,” ujarnya.

Lebih jauh Mendagri menjelaskan, birokrasi yang cenderung bertele-tele dan lambat membuat pengusaha mengurungkan niatnya untuk berusaha dan berinvestasi.

“Maka peran nonpemerintah baik dalam maupun luar negeri harus diberikan kepastian dalam rangka menciptakan lapangan kerja dengan prinsip yang bisa menguntungkan rakyat tanpa mengorbankan hal-hal dasar seperti lingkungan dan lain sebagainya,” tambah mantan Kapolri di era pemerintahan Jokowi-JK itu.  

Mendagri Tito Karnavian kembali juga berharap pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya tanpa melanggar hal yang terkait dengan lingkungan dan hak-hak privasi.

“Kita ingin agar pengangguran tidak ada, semua bekerja, semua produktif, sehingga tidak terjadi masalah sosial keamanan dan lain-lain, sehingga hal tersebut dapat mendorong perekonomian bangsa,” pungkasnya. (Fy/Foto: Ist.)

Penghargaan diterima secara langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan diserahkan langsung oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, pada Rakornas Pengadaan 2020 di Hotel Grand Savero, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).

Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) dianggap telah memenuhi indikator kategori penghargaan yakni berhasil mengembangkan dan mengimplementasikan sistem untuk memudahkan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Nilai lebihnya, Pemprov DKI juga telah berhasil mengembangkan usaha dari para pelaku UMKM.

“Alhamdulillah, Pemprov DKI Jakarta kembali meraih penghargaan. Kali ini, pada Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan oleh salah satu lembaga negara yaitu LKPP RI. Provinsi DKI Jakarta dinilai sebagai Pemerintah Daerah dengan inovasi pengadaan yang mendukung transparansi belanja pengadaan,” jelas Gubernur Anies usai mendapatkan penghargaan.

“Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Memastikan hadir kesetaraan kesempatan. Jangan sampai yang kecil tertinggal apalagi tergilas. Itulah semangat kami di Pemprov DKI. Itulah pilihan arah kebijakan DKI selama beberapa tahun ini. Dan Alhamdulillah ideologi itu dilaksanakan secara serius dengan teknologi dan teknokrasi,” tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta melakukan inovasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk belanja UMKM sampai dengan 50 juta menggunakan e-Order. Market place yang diluncurkan sejak tahun lalu ini, membuka ruang bagi UMKM untuk ikut menikmati PBJ di Indonesia sekaligus menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta sebagai Pemerintahan yang menggunakan pendekatan kolaborasi dalam setiap kebijakan.

“Kita terus mendorong kolaborasi warga dalam pengadaan barang dan jasa. Sekarang kami bisa mengajak warga menjadi mitra pemerintah. Dengan kolaborasi tentu saja akan membuat apa yang Pemprov DKI kerjakan makin akuntabel dan transparan. DKI Jakarta akan terus menjadi barometer dalam pelayanan sistem teknologi terkini, membangun sistem aplikasi kota cerdas (smart city), memberikan pelayanan yang efektif, cepat dan mudah,” paparnya.

Gubernur Anies menekankan bahwa penghargaan ini adalah salah satu pemantik untuk munculnya inovasi-inovasi yang lainnya di semua bidang, di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Sehingga, pelayanan publik Pemprov DKI jakarta akan menjadi lebih baik lagi.

“Kami terus berkomitmen untuk menciptakan inovasi-inovasi. Sehingga, ke depan, pelayanan kepada warga DKI Jakarta akan semakin baik,” pungkasnya.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Provinsi DKI Jakarta, Blessmiyanda, menambahkan, e-Order merupakan inovasi sistem pengadaan belanja yang merangkul UMKM sebagai mitra untuk berkolaborasi,sehingga akan meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM.

“BPPBJ sebagai center of excellence dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan 3 (tiga) terobosan pemberdayaan pelaku UMKM sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka, antara lain penggunaan Katalog Lokal, Swakelola tipe III dan IV, dan e-Order di mana merupakan belanja langsung barang/jasa melalui UMKM Binaan Provinsi DKI Jakarta,” ujarnya. (Red/Foto: Ist.PPID)