Potretdepok.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana, kembali mendapatkan informasi dari orang yang menurutnya kredibel.

Kali ini, terkait dengan upaya peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko melawan Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Kata Denny, PK yang dilayangkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko soal legalitas Partai Demokrat itu potensi dimenangkan oleh MA.

“Ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2023).

Informasi itu didapatkan Denny, dari salah satu rekan sesama advokat yang mengaku kalau ada perjanjian antara mafia korupsi di MA yang akan dibantu kasusnya asal memenangkan PK Moeldoko.

Hanya saja, Denny tidak membeberkan secara detail siapa sosok yang dimaksudnya itu.

“Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA,” ucap Denny.

Tak cukup di situ, dalam suatu kesempatan, Denny mengaku kalau mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengatakan adanya kondisi demikian.

Kata Denny, Novel sempat menyebut kalau tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam perkara korupsi itu ada kaitannya dengan PK Moledoko ini.

“Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA,” beber dia.
BACA JUGA
Masalah Papua Tak Kunjung Usai, Megawati Salah Tunjuk Petugas Partai
Denny Indrayana Ungkap 5 ‘Bocoran’ Putusan MK soal Sistem Pemilu
Gus Fuad Plered Minta Orang-orang yang Mengklaim Nasab Rasulullah Tes DNA, Termasuk Habib Luthfi?

Atas adanya kondisi ini, Denny menarik lurus soal adanya pernyataan cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik 2024 ini.

Menurut dia, upaya untuk merebut Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko ini turut diketahui oleh istana dalam hal ini Presiden Jokowi.

Denny beranggapan kalau, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sebagai salah satu cara dari istana untuk menggagalkan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres yang juga turut didukung oleh Partai Demokrat.

“Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha “mencopet” Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY,” tutur dia.

Seekor ular sepanjang 30 meter ditemukan di kanal kota!

Rambut pasti tumbuh lebat! Tak peduli seberapa parah kebotakan Anda

Jika memang upaya tersebut bukan merupakan campur tangan istana, sejatinya Jokowi sebagai atasan dari Moeldoko kata Denny, harus bersikap atas PK tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat adalah upaya yang salah. Jokowi menurut Denny, layak untuk memecat Moeldoko sebagai KSP.

Namun, kondisi yang ada saat ini kata dia tidak seperti demikian, Jokowi seakan tidak tahu menahu kalau masih ada upaya PK yang dilayangkan Moeldoko ke MA.

“Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko,” kata dia.

“Jokowi tidak bisa mengatakan “pencopetan” partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan,” tukasnya.

Sumber: tribunnews

Potretdepok.com – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI (Wamenkumham) Denny Indrayana, kembali mendapatkan informasi dari orang yang menurutnya kredibel.

Kali ini, terkait dengan upaya peninjauan kembali (PK) kubu Moeldoko melawan Partai Demokrat di Mahkamah Agung (MA).

Kata Denny, PK yang dilayangkan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko soal legalitas Partai Demokrat itu potensi dimenangkan oleh MA.

“Ada informasi, konon, PK Moeldoko sudah diatur siasat menangnya,” kata Denny dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/5/2023).

Informasi itu didapatkan Denny, dari salah satu rekan sesama advokat yang mengaku kalau ada perjanjian antara mafia korupsi di MA yang akan dibantu kasusnya asal memenangkan PK Moeldoko.

Hanya saja, Denny tidak membeberkan secara detail siapa sosok yang dimaksudnya itu.

“Ada sobat advokat yang dihubungi para tersangka korupsi yang sedang berkasus di KPK. Para terduga mafia kasus di MA tersebut mengatakan, mereka dijanjikan dibantu kasusnya dengan syarat, memenangkan PK Moeldoko di MA,” ucap Denny.

Tak cukup di situ, dalam suatu kesempatan, Denny mengaku kalau mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga mengatakan adanya kondisi demikian.

Kata Denny, Novel sempat menyebut kalau tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan dalam perkara korupsi itu ada kaitannya dengan PK Moledoko ini.

“Dalam podcast kami bersama Bambang Widjojanto, Novel Baswedan mengatakan tidak ditahannya Sekretaris MA Hasbi Hasan adalah indikasi kuat, adanya upaya pengaturan tukar guling perkaranya di KPK, dengan pemenangan PK Moeldoko di MA,” beber dia.
BACA JUGA
Masalah Papua Tak Kunjung Usai, Megawati Salah Tunjuk Petugas Partai
Denny Indrayana Ungkap 5 ‘Bocoran’ Putusan MK soal Sistem Pemilu
Gus Fuad Plered Minta Orang-orang yang Mengklaim Nasab Rasulullah Tes DNA, Termasuk Habib Luthfi?

Atas adanya kondisi ini, Denny menarik lurus soal adanya pernyataan cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi politik 2024 ini.

Menurut dia, upaya untuk merebut Partai Demokrat yang dilakukan Moeldoko ini turut diketahui oleh istana dalam hal ini Presiden Jokowi.

Denny beranggapan kalau, apa yang dilakukan oleh Moeldoko ini sebagai salah satu cara dari istana untuk menggagalkan pengusungan Anies Baswedan sebagai capres yang juga turut didukung oleh Partai Demokrat.

“Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha “mencopet” Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY,” tutur dia.

Seekor ular sepanjang 30 meter ditemukan di kanal kota!

Rambut pasti tumbuh lebat! Tak peduli seberapa parah kebotakan Anda

Jika memang upaya tersebut bukan merupakan campur tangan istana, sejatinya Jokowi sebagai atasan dari Moeldoko kata Denny, harus bersikap atas PK tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan oleh Moeldoko untuk merebut Partai Demokrat adalah upaya yang salah. Jokowi menurut Denny, layak untuk memecat Moeldoko sebagai KSP.

Namun, kondisi yang ada saat ini kata dia tidak seperti demikian, Jokowi seakan tidak tahu menahu kalau masih ada upaya PK yang dilayangkan Moeldoko ke MA.

“Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko,” kata dia.

“Jokowi tidak bisa mengatakan “pencopetan” partai sebagai hak politik Moeldoko. Mencopet partai yang sah adalah kejahatan,” tukasnya.

Sumber: tribunnews

Potretdepok.com, DEPOK – Dibawah naungan partai berlogo pohon beringin yakni Partai Golkar, Heru Haerudin, S.H terjun ke dunia politik. Hal tersebut berawal ketika ia ingin menjadi salah satunya yang bisa bersinergi di Indonesia dan ingin menjadikan warga yang sejahtera, makmur dan pastinya sehat.

Heru Haerudin,S.H atau yang kerap disapa dengan kang Heru, ia berprofesi sebagai konsultan hukum dan legalitas.

Ia begitu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sosial ataupun politik di bawah naungan partai berlogo beringin ini, melihat track recordnya yang positif di tahun 2019 ia pernah menjadi caleg Partai Golkar di Kota Depok, yang mendulang suara cukup signifikan.

Di pesta pemilu 2024, ia menyalonkan diri untuk menjadi Caleg DPRD Kota Depok di dapil VI tepat nya ( Sawangan – Bojongsari – Cipayung. Melalui unggahan di sosial medianya ia memposting foto bernuansa kuning dengan menyertakan logo Partai Golkar di foto tersebut dengan bertuliskan ‘Heru Haerudin,S.H. Caleg DPRD Kota Depok dapil VI kecamatan Sawangan – Bojongsari – Cipayung.

“Bismillah, berjuang untuk 2024. Mohon doa restu dan dukungannya warga Depok khususnya Sawangan,Bojongsari dan Cipayung.” ungkapnya melalui postingan istagram pribadinya @heru_haerudinsh pada Rabu (20/05/2023).

Saat ini ia aktif juga mengikuti kegiatan sosial, aktif juga sebagai lawyer dan konsultan hukum bidang perdata khususnya, begitu ia juga aktif dalam dunia entertainment, mulai dari sinetron, musik dan lain sebagainya.

Dirinya juga merupakan salah satu pengurus PAPPRI atau PERSATUAN ARTIS PENYANYI PENCIPTA LAGU DAN PEMUSIK REPUBLIK INDONESIA di bidang legal. Dan ia juga pernah main dalam sinetron yang sempat menduduki rating pertama di salah satu stasiun tv swasta yg berjudul ‘anak jalanan dan juga anak langit’ berperan sebagai pengacara peran utama dalam sinetron tersebut.

Begitu juga di stasiun tv swasta lain nya pernah berperan di FTV. Adapun di dunia musik juga ia selalu aktif. Dan ia juga sering melaksanakan kegiatan sosial khususnya di setiap jumat berkumpul bersama yayasan anak anak yatim dah dhuafa berbagi dan santunan berikut makan bersama.

Heru Haerudin SH, atau kang HERU, kerap kali melakukan aksi sosial kesehatan juga dengan mengadakan pelayanan kesehatan baksos pengobatan gratis dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Ia berharap layanan kesehatan yang ia berikan kepada masyarakat mampu membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan maksimal. Adapun di dalam baksos kesehatan ia juga bersinergi dengan RS CITRA ARAFIQ yang berada di Kota Depok.

“Bagi masyarakat yang sangat membutuhkan tindakan cepat bisa datang langsung ke IGD dan akan ditangani secara baik oleh tenaga kesehatan RS Citra Arafiq,” pungkas Kang Heru.

Potretdepok.com, Depok – “Saya hadir di pencalegkan bila terpilih bukan untuk merubah nasib atau biar di pandang.
Tetapi saya hadir agar bisa ikut partisipasi memperbaiki kota Depok agar bisa lebih baik dan bisa turun langsung ke bawah melihat dan bertindak yang terbaik untuk masyarakat depok, ” Hal itu dikatakan Anwar Nurdin, Bacaleg Dapil 1 Pancoran mas dari partai Perindo, dirumahnya Pancoran mas, Jum’at (26/05/2023)

Anwar sapaan akrabnya pria kelahiran 05 Mei 1966 ini, merupakan seorang pengusaha yang bergelar S1 Hukum.
Selain sebagai ketua DPD Perindo kota Depok, Anwar Nurdin juga menjabat sebagai bendahara di DPP SWI (Sekber Wartawan Indonesia) sebuah organisasi wartawan seluruh Indonesia

Tujuannya ikut meramaikan Pileg, semata mata karena dirinya ingin ada perubahan. Menurutnya, masih banyak yang harus dibenahi di kota Depok ini bila ia terpilih kelak. Seperti Masalah banjir, Kesehatan, Pendidikan, Kemacetan.

“Masalah tersebut adalah hal yang sangat mendasar untuk di perbaiki. Karena itu problem yang selalu ada dan merugikan masyarakat dibawah. Seperti pendidikan, kesehatan, kita tau bahwa masih ada birokrasi yang merepotkan apabila kita berada di Rumah Sakit, belum lagi pendidikan yang juga memberatkan bagi masyarakat yang tidak mampu,”

“Untuk itu saya memohon doa dari masyarakat Depok agar saya bisa terpilih menjadi anggota dewan untuk melakukan perubahan,” Tutupnya

Potretdepok.com, Tapos – Serap aspirasi warga Kelurahan Cimpaeun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Abdul Hamid menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya pembangunan infrastruktur.

“Aspirasi dari anggota dewan tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi pengembangan kreatif usaha juga masuk dalam pembangunan yang merupakan aspirasi anggota dewan,” ujar Abdul Hamid saat giat Reses Masa sidang II tahun 2023 di wilayah Kelurahan Cimpaeun RW06, Rabu (24/05/2023).

Sebagai anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Depok, ia menjelaskan bahwa aspirasi atau pokok pikiran anggota dewan melengkapi usulan-usulan yang ada di tiap musrembang tingkat kelurahan.

“Usulan-usulan yang tidak masuk dalam musrembang, bisa diajukan melalui pokok pikiran anggota dewan. Jadi pengurus lingkungan tidak terpaku pada pagu anggaran di musrembang,” jelas Abdul Hamid.

Dirinya juga menerangkan bahwa yang sudah diusulkan oleh RT RW dengan proposal melalui tupokir dewan, akan dikawal hingga terealisasi.

“Proposal yang diberikan kepada saya, akan saya kawal hingga terealisasi,” pungkas Abdul Hamid.

Potretdepok.com, Depok- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Penghargaan yang sudah diraih sebanyak 12 kali berturut-turut ini sebagai bukti adanya transparasi dan akuntabilitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, dan meraih nilai tertinggi dari lima kabupaten/kota yang menerima LKPD di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jabar pada Jumat (12/05/23).

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mewakili Wali Kota Depok Mohammad Idris, menerima LHP atas LKPD TA 2022 dari Kepala BPK RI Perwakilan Jabar Paula Henry Simatupang.

Menurut Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, BPK sudah memberikan penilaian yang objektif berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap LKPD TA 2022.

Penilaian tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah serta bukti adanya transparansi dan akuntabilitas atas LKPD TA 2022.

“Saya bangga memiliki Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para Kepala Dinas atau Badan yang berkinerja baik, bagus dan keren,” katanya, usai menerima LHP atas LKPD TA 2022.

Bahkan, lanjutnya, penghargaan WTP 12 yang sudah diraih Kota Depok secara berturut-turut adalah hasil profesionalisme kerja dan kekompakan ASN bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah.

Bang Imam, sapaan akrabnya, menyebut semua hasil yang didapat merupakan kontribusi dari seluruh Perangkat Daerah (PD). Termasuk, Badan Keuangan Daerah (BKD) dan Inspektorat yang terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan keuangan yang diberikan setiap PD.

“Semoga hal ini terus dijaga dan semakin ditingkatkan. Termasuk hasil kerja sama yang baik pastinya dengan teman-teman DPRD Kota Depok. Terima kasih semua, terima kasih warga Depok,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPK Republik Indonesia (RI) Perwakilan Jabar, Paula Henry Simatupang mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan BPK bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Kami mengapresiasi segala upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.

Paula mengatakan, hasil WTP tersebut didapat setelah dilakukan serangkaian tahapan pemeriksaan LKPD oleh tim BPK RI Perwakilan Jabar. Diharapkan, hasil pemeriksaan yang disampaikan dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus selalu memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara akuntabel dan transparan.

“Dengan demikian, pemeriksaan menentukan pencapaian opini WTP, apakah dapat mempertahankan predikat WTP seperti tahun sebelumnya atau tidak. Selamat untuk Kota Depok yang meraih nilai tertinggi, dibanding lima kota/kabupaten yang menerima LKPD hari ini,” paparnya.

Untuk diketahui, dalam penilaian LHP atas LKPD TA 2022, Kota Depok berhasil meraih nilai 88, disusul Kabupaten Bandung dengan nilai 78.

Kemudian, Kabupaten Sukabumi dengan nilai 79, Kabupaten Purwakarta dengan nilai 74 dan terakhir Kabupaten Majalengka dengan nilai 72.
(Dilansir dari, berita.depok.go.id)

Potretdepok.com, Depok- Namanya Adinda Putri, ibu rumah tangga berusia 42 tahun, adalah Bacaleg Dapil 6 dari Partai Umat. Partai baru yang kelak bakal diperhitungkan oleh partai lain.

Dinda, sapaan akrab nya, berniat menjadi anggota DPRD kota Depok. Ia melihat masih banyak yang perlu dibenahi di kota Depok ini.

Fokusnya bila ia terpilih, dirinya akan memberikan perhatian penuh pada bidang pendidikan, terutama anak SMA, bila lulus bisa menjadi pekerja yang mandiri.

“Insyaallah bila saya terpilih saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat kota Depok untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta perhatian khusus saya adalah memberikan fasilitas pendidikan plus untuk anak anak yang baru lulus SMA sehingga mereka siap untuk menjadi pekerja yang mandiri,” Ujarnya, Jumat (12/05/2023) usai pendaftaran Bacaleg di KPU Depok, jl. Margonda Raya, Beji.

Dinda juga berjanji bila terpilih kelak, ia akan membenahi pelayanan kesehatan, dimana menurutnya, masih adanya perbedaan pelayanan.

“Dalam pelayanan kesehatan, saya juga konsen untuk membenahinya. Karena ini hal yang sangat penting. Saya tidak ingin ada perbedaan pelayanan antara warga yang berobat menggunakan kartu BPJS dengan warga yang berobat dengan biaya cash, ” Tutupnya

Potretdepok.com, Depok – Akhir akhir ini Wartawan dilingkup group WA DPRD kota Depok resah. Pasalnya ada aturan baru yang membuat gerak wartawan sekarang dibatasi.

Aturan baru yang membuat wartawan tidak mudah lagi masuk dalam WA group Humas DPRD kota Depok. Tentu saja kita tau bahwa apabila tidak masuk wa group DPRD, itu artinya media nya tidak akan mendapat rilis berita dari DPRD kota Depok, yang kompensasi nya mendapat pengganti uang kuota sebesar Rp. 500.000,-

Aturan baru yang dibuat Sekwan DPRD kota Depok antara lain, 1)Harus sudah berbentuk PT. 2)Badan Hukum yayasan dan koperasi tidak berlaku lagi. 3)Satu PT untuk satu Media. 4)Memiliki NPWP perusahaan.

Ketika hal tersebut ditanyakan langsung pada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD kota Depok Kania Parwati, melalui pesan singkat whatsapp. Beliau hanya menjawab singkat.

“kemampuan anggaran di setwan terbatas, apalagi anggaran tahun ini turun banyak karenanya agar semua media mendapat sama diterapkan spt itu ,” Ucap kania, Senin (15/05/2023) melalui pesan whatsapp

Potretdepok.com juga sempat bertanya tentang
Satu hal dan ini miris sekali dilihat nya. Sekarang ini setiap ada rapat paripurna DPRD, wartawan tidak mendapatkan snack dan makan, sehingga ketika selesai rapat para wartawan berebut mengambil jatah makan yang belum disentuh oleh anggota Dewan. Apakah ini memang disengaja, karena beranggapan anggota Dewan tidak mungkin memakan atau membawa makanan yang disediakan. Sehingga itu jadi jatah wartawan?

Lagi lagi Kania menjawab dengan hal yang sama, tentang keterbatasan dana.
“mohon maaf dengan hal tsbpengurangan anggaran setwan thn ini sangat besar krnnya bnyk pengurangan trmsk di makan minum krnnya kami tdk berani mengundang media banyak2, tapi bergantian ,”tutupnya

Yang lebih miris lagi ketika permasalahan ini disampaikan kepada wakil Walikota Depok, melalui pesan whatsapp IBH tidak merespon sedikitpun

Potretdepok.com– Pernyataan Relawan Ganjar, La Ode Umar Bonte, yang menuding Anies Baswedan bukan orang Indonesia asli kini masih jadi pembahasan hangat di media sosial. Alih-alih mendapat dukungan, politisi PDIP asal Sultra ini justru menuai hujatan.

Terbaru, warganet di media sosial twitter mengungkap sejumlah fakta pemberitaan terkait sepak terjang Umar Bonte (UB) semasa menjabat sebagai anggota DPRD Kota Kendari.

“Jangan suka rasis kone ode, rekam jejak kamu juga seluruh org Sultra utamanya org dikendari spt saya tau siapa anda. ,” tulis akun @Rahm***

“Wuoyyy RASIS. PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR LU!,” balas akun @Cece***, sembari menautkan potongan berita terkait.

“Bangsa asing? Asing nya dimana? Anda sudah Gila atau sakit Jiwa? Siapa yg anda bilang bangsa asing? Kalau tuduhan anda ke @aniesbaswedan tidak terbukti, anda bisa dipenjarakan. Atas dasar pasal penghinaan, pencemaran nama baik. Apakah anda sudah berhitung?,” tanya akun @Maen***.

“Ujung2nya kau di hinakan dgn keji,penjahat kelamin kau rupanya?,” cuap akun @Herr*** sembari memposting potongan pemberitaan media.

Dikutip dari kompas.com, Anggota DPRD Kota Kendari berinisial UB dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam kasus asusila.

UB, anggota dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) diduga telah menghamili remaja (16) dengan inisial AY. Saat ini, AY bahkan telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan.

Jumiati, ibu AY, mengaku terpaksa melaporkan kasus ini ke polisi lantaran anggota dewan itu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Dia (UB) tidak bertanggung jawab, sudah dibantu saat pilcaleg malah dia kasih begini kita,” katanya, usai melaporkan oknum anggota DPRD Kendari di Polda Sultra, Jumat (27/2/2015).

Kasus yang menimpa anaknya, kata Jumiati, berawal sekitar bulan September 2014 lalu. Saat itu, UB mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kendari.

UB datang ke rumahnya di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kendari, untuk melakukan sosialisasi.

“Di situ dia melihat anak saya. Saya tidak tahu kalau setelah itu ada hubungan antara mereka berdua,” jelasnya.

Selang beberapa bulan, ia melihat perubahan di tubuh anaknya. Perutnya membesar, hingga akhirnya diketahui anaknya tengah hamil.

Jumiati lalu meminta pertanggungjawaban sang legislator untuk menikahi anaknya. UB kemudian menikahi AY di bawah tangan, tanpa surat nikah. Beberapa bulan kemudian, UB tidak lagi memberikan nafkah kepada istri sirinya.

UB hanya menafkahi anaknya selama dua bulan sebesar Rp500.000 per bulan. Setelah itu, oknum anggota dewan itu tidak pernah lagi menunaikan kewajibannya sebagai suami dan ayah.

Dijelaskan Jumiati, UB mengaku bahwa dia sudah lama pisah ranjang dengan istri pertamanya, bahkan sudah dalam pengurusan perceraian di pengadilan. Oleh karena itu, keluarganya mau menikahkan anaknya dengan wakil rakyat itu.

Dikonfirmasi secara terpisah, Kabid Humas AKBP Soenarto melalui Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sultra Kompol Muhadi Walam membenarkan adanya laporan tersebut. “Iya, benar, ada warga yang melaporkan anggota DPRD Kota Kendari telah melakukan tindak pidana asusila,” singkatnya.
(Dilansir dari fajar. Co. Id)
bs-sam/fajar

Potretdepok.com- Kepolisian Daerah Jambi memastikan pemeriksaan terhadap oknum personel Brimob Polda Jambi yang diduga mengeroyok seorang mahasiswa di Kota Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi Komisaris Besar Polisi Mulia Prianto di Jambi, Kamis (4/5/2023), mengatakan hingga saat ini proses pemeriksaan tersebut masih berlangsung.

Polda Jambi melalui Sat Brimob pun telah merespon kasus ini. Polda Jambi juga sangat menyesalkan kejadian tersebut. Terlebih lagi, ini melibatkan sejumlah oknum personel Brimob Polda Jambi.

Ia membenarkan jika laporan terkait masalah ini sudah ditindaklanjuti oleh Polda Jambi dan memastikan bahwa akan cepat merespons permasalahan tersebut.

Saat ini, kata Mulia, para personel yang terkait kejadian ini sedang menjalani tindakan yang harus mereka terima.

Terhadap para oknum personel Brimob Polda Jambi tersebut sudah diambil tindakan, berupa penempatan khusus dan proses investigasi.

Sementara itu, untuk korban, kata Mulia sudah mendapat perawatan. Dia berharap agar korban juga segera pulih dan bisa beraktifitas seperti biasa.

Peristiwa ini terjadi Sabtu 29 April 2023 lalu. Angga Kurniawan (20), seorang mahasiswa di Kota Jambi, mengaku dikeroyok sejumlah oknum personel Brimob Polda Jambi. Kejadian pengeroyokan itu terjadi di kawasan Kebun Kopi, Kota Jambi.

Akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka dan sempat mendapatkan perawatan.

Korban juga melaporkan kasus penganiayaan ini ke Polda Jambi dan berharap kepolisian dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan adil. (Sumber: Antara)